MATINYA PENYIMBANG ADAT

A. IKHLAS SYUKURI


NAPAKTILAS rombongan penyimbang dipimpin Alhusniduki Hamim dari Majelis Penyimbang Adat Lampung (MPAL) dengan anggota Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P., Dewan Kesenian Lampung, beberapa elemen sosial, politik dan kultural masyarakat Lampung lainnya ke Keraton Kacirebonan di Jawa Barat beberapa bulan lalu, telah membuat banyak pihak bertanya-tanya tentang pergeseran konsep kepenyimbangan dalam realitas kultural masyarakat Lampung.

MPAL bukanlah representasi seluruh masyarakat adat Lampung. Bahkan, kepenyimbangan Alhusniduki Hamim, kalaupun benar dia seorang penyimbang, hanya berlaku untuk marganya sendiri. Ketika Alhusniduki Hamim datang ke Cirebon dalam kapasitas sebagai penyimbang, dia tidak bisa mengatakan dirinya sebagai representasi seluruh masyarakat Lampung.

Ada banyak marga yang hidup di Provinsi Lampung dan masing-masing memiliki penyimbang yang tidak ada kaitan dengan penyimbang dari marga lain. Kepenyimbangan adalah konsep dalam strata sosial yang didapat dari hubungan darah (clan). Bagi masyarakat Lampung, kepeyimbangan seseorang dalam suatu marga, tidak berlaku bagi marga lain.

Penyimbang marga di Lampung adalah tokoh yang dituakan dalam sebuah marga, sebutan lain dari keluarga. Secara sosial, marga mengacu pada sekelompok orang yang berasal dari satu keluarga besar.

Dalam adat Lampung yang patrilinear, marga dilihat dari garis ayah. Karena itu, dari satu marga dalam adat Lampung, selalu ada yang disebut penyimbang. Penyimbang bisa diartikan sebagai orang yang dituakan dalam marga itu. Orang tersebut sesuai garis keturunan ayah (patrilinear), berada dalam posisi sebagai anak tertua. Dialah yang kemudian disebut sebagai penyimbang.

Dari pengertian penyimbang ini, posisi seorang penyimbang cuma berlaku dalam marga dia sendiri. Penyimbang dari marga A, tidak serta-merta menjadi penyimbang untuk marga lain. Sebab itu, penunjukan Alhusniduki Hamim sebagai representasi penyimbang Lampung telah mengubah makna konsep penyimbang yang sebenarnya.

Tanpa disadari, hal ini sekaligus mengabaikan marga-marga yang selama ini hidup dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari lingkungan masyarakat Lampung.

Politik Budaya Para Elite

Kedatangan rombongan napaktilas ke Keraton Kacirebonan menjadi bukti bahwa konsep penyimbang dalam lingkungan kultural masyarakat Lampung sudah "mati". Sebab itu, segala output yang diharapkan rombongan napaktilas itu tidak akan membawa hasil positif terhadap hubungan antara Lampung dengan Cirebon.

Hubungan yang dijalin penyimbang Alhusniduki Hamim adalah hubungan antara marganya dan masyarakat Cirebon. Bukan hubungan antara masyarakat Lampung dan masyarakat Cirebon. Masyarakat marga di luar marga yang memosisikan Alhusniduki Hamim sebagai penyimbang, tidak akan menganggap hubungan ini sebagai sesuatu yang penting.

Napaktilas yang dilakukan ke Cirebon itu menjadi mubazir. Tidak berlebihan bila banyak pihak memandangnya sebagai pemborosan terhadap dana rakyat yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Lembaga Majelis Penyimbang Adat Lampung (MPAL).

Karena, dana APBD dipergunakan bukan untuk kepentingan rakyat, melainkan kepentingan sebagian kecil dari rakyat Lampung yang tergabung dalam marga Alhusniduki Hamim.

Kondisi ini terjadi karena rendahnya kualitas pemahaman terhadap budaya warisan leluhur masyarakat Lampung. Barangkali akibat tidak adanya penelitian yang konprehensif atas kebudayaan tinggi ini.

Lampung termasuk kebudayaan tinggi dalam peta kebudayaan Nusantara dan internasional karena kebudayaan Lampung sudah mengenal aksara sendiri, yakni ka-gha-nga. Namun, tingkat kesadaraan berbudaya masyarakat Lampung sangat dipengaruhi oleh sistem pemerintahan negara, sangat tergantung kepada siapa yang menjadi pemegang kekuasaan pemerintah negara tertinggi di daerah.

Sebagai sebuah provinsi, arah pembangunan kebudayaan di Lampung selama puluhan tahun sangat tergantung kepada siapa yang menjadi kepala daerah. Ketika Oemarsono menjadi gubernur Lampung, dia menetapkan sendiri sekelompok orang sebagai penyimbang yang kemudian dikumpulkan dalam sebuah lembaga bernama Sekbermal.

Sekbermal acap mengklaim diri sebagai representasi dari masyarakat adat Lampung, padahal sebetulnya hal itu menunjukkan betapa mereka tidak paham adat-istiadat Lampung.

Seorang gubernur atau bupati/wali kota, yang merupakan seorang penyimbang dalam marganya, tidak bisa mengaku sebagai penyimbang seluruh marga yang ada di daerahnya. Orang tersebut hanya menjadi penguasa pemerintahan, bukan penguasa kebudayaan.

Hal serupa juga terjadi saat penyimbang Alhusniduki Hamim memosisikan diri sebagai representasi masyarakat adat Lampung. Seandainya Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. yang memosisikan diri sebagai penyimbang saat berangkat ke Cirebon, tidak ada alasan bagi dirinya untuk mengaku sebagai representasi seluruh marga yang ada di Lampung, meskipun dia merupakan representasi seluruh masyarakat Lampung.

Tingkat pemahaman dan kesadaran berbudaya elite-elite pemerintah daerah bukan saja rendah, melainkan sangat tergantung pada kepentingan politik atas penancapan nilai-nilai hagemonik. Integritas kebudayaan senantiasa dipahami sebagai integritas politik.

Karena, kesadaran budaya di provinsi ini sekaligus menjadi paradigma kultural. Ketika seseorang dari salah satu kelompok marga menjadi elite pemerintah, secara sengaja mereka akan berupaya agar nilai-nilai kultur kemargaannya menjadi universal untuk semua marga yang ada di Lampung.

Ada upaya untuk mengubah paradigma kebudayaan, dimana keseluruhan alam pikiran masyarakat Lampung diubah sudut pandanganya menjadi sesuai dengan sudut pandang dan penglihatan politik dari elite pemerintah tersebut.

Dalam kebudayaan Lampung, konsep bejuluk adek (pengangkatan saudara) yang ditandai dengan pemberian gelar kepada orang dari luar marga bahkan kebudayaan berbeda, menjadi alat untuk mengubah paradigma kultural.

Begitu Sjachroedin Z.P. menjadi gubenrur Lampung, dia membuat gawi adat yang tujuannya mengangkat Megawati Soekarnoputri sebagai keluarga masyrakat Lamung, meskipun hal itu hanya berarti bagi marga yang diyakini Sjachroedin Z.P. sendiri.

Pergeseran Paradigma

Realitas elite pemerintahan di provinsi yang menganggap bahwa pemahaman terhadap nilai-nilai budaya tergantung kepada siapa yang menjadi pemegang kekuasaan di daerah, merupakan warisan dari kolonialisme Belanda. Pasca keberhasilan menghentikan perlawanan Radin Intan II, ketika Pemerintah Hindia Belanda mengalami kesulitan untuk masuk ke dalam lingkungan masyarakat Lampung secara universal. Sebab itu, diterapkanlah strategi baru dengan memperkenalkan konsep negara kepada masyarakat tradisional.

Seluruh kelompok marga yang ada di Lampung dikumpulkan lewat representasi seluruh penyimbang marga. Kepada para penyimbang diperkenalkan konsep prowatin sebagai upaya menata satu sistem pemerintahan negara yang dimulai pada tingkat suku (dusun/umbul).

Tata pemerintahan ini didesain di atas azas kekerabatan dengan tingkat kekerabatan yang terdiri dari: (1) Perserikatan antarmarga (Prowatin Gabungan Penyimbang Marga). (2) Marga (Prowatin Penyimbang Satu Marga). (3) Tiyuh/Pekon (kampung/desa) (Prowatin Penyimbang Tiyuh/Pekon. (4) Suku (Prowatin Penyimbang Suku).

Sebagaimana dalam konsep pemerintahan desa saat ini, prowatin diberi wewenang untuk mengatur jalanannya proses sosial politik di lingkungan masyarakat. Agar tata kerja prowatin bisa dikendalikan Pemerintah Hindia Belanda, para prowatin yang ditunjuk dipenuhi semua keinginannya dan diberi fasilitas yang membuatnya stratifikasi sosialnya terangkat di mata masyarakat yang dipimpinnya.

Namun, para prowatin harus menunjukkan kepatuhan kepada Pemerintah Hindia Belanda dengan mengikuti aturan main yang disusun dan dibuat sebagai kitab hukum yang mengatur seluruh masyarakat prowatin secara sosial.

Kitab hukum yang diberikan Pemerintah Hindia Belanda tak lain adalah terjemahan dari Kuntagha Ghajaniti (Kuntara Rajaniti) yang disesuaikan untuk masing-masing marga, dimana sejumlah pasal yang dapat merugikan Pemerintah Hindia Belanda dihapus dan diganti dengan pasal-pasal yang menguntngkan kolonialisme.

Bahkan, demi memperkuat hegemoni di lingkungan sosial politik dan kultur masyarakat Lampung, Pemerintah Hindia Belanda mengubah sanksi dalam pelanggaran pasal-pasal yang semestinya berupa sanksi sosial dengan mata uang Golden.

Dalam beberapa kitab yang masih disimpan masyarakat Lampung, meskipun kitab itu dalam bahasa Lampung tetapi ditulis dengan aksara Latin atau Arab, sanksi dalam setiap pasal masih dalam bentuk mata uang Golden.

Bahkan, pada beberapa marga Lampung, kitab Kuntagha Ghajaniti diserap menjadi kitab baru yang diberi nama Cempalo. Kitab ini tak berbeda dengan kitab Kuntagha Ghajaniti, tetapi lebih banyak dipergunakan oleh masyarakat Lampung yang tidak tinggal di pesisir.

Dampak politik adu domba Belanda masih terasa hingga sekarang, antara Saibatin dengan Pepadun sulit disatupadukan. Untuk mengakomodasi perbedaan itu, Provinsi Lampung lebih dikenal dengan sebutan Sai Bumi Ghua Jughai, sebuah daerah yang memiliki dua kelompok masyarakat adat.

Kenyataannya, konsep Sai Bumi Ghua Jughai (Negeri Ruwa Jurai) muncul karena pemerintah daerah tidak berhasil membangun sebuah asimilasi kultural antara dua subkultur yang ada.

Setiap subkultur senantiasa berpolemik terkait hal-ihwal identitas dalam produk-produk kebudayaan dan masing-masing mengklaim hal-ihwal identitasnya sebagai paling representatif untuk menjadi identitas masyarakat lampung.

Kesimpulan dari setiap polemik selalu saja "tak ada yang bisa disimpulkan" karena semua identitas yang bertebaran di lingkungan masyarakat memiliki argumentasi yang cocok dan pas untuk menjadi representasi Lampung. Setiap kelompok tidak pernah berjiwa besar untuk mengakui bahwa semua identitas yang ada bisa menjadi representasi Lampung.

Karena keyakinan itu, setiap kelompok akhirnya hanya memikirkan bagaimana caranya agar identitas yang dimilikinya mendapat pengakuan secara luas sebagai orientasi masyarakat Lampung. Dengan cara berpikir seperti itu, mereka memosisikan identitas kelompok lain sebagai lian (the other), sesuatu yang tak perlu diperhatikan apalagi dipikirkan. Mereka malah berharap identitas di luar identitasnya harus dipunahkan agar kelompok-kelompok pemilik identitas bersangkutan bisa mengubah orientasinya.

Penetapan Alhusniduki Hamim sebagai penyimbang yang merupakan representasi masyarakat Lampung adalah salah satu upaya untuk memosisikan kelompok marga lain sebagai lain (the other). Kondisi ini tidak bisa dibiarkan karena akan berulang setiap tahun apabila terjadi pergantian kepala daerah. n

* A. Ichlas Syukurie, Editor pada Penerbit Matakata

Sumber: Lampung Post, Sabtu, 26 Mei 2007

'PIIL PESENGGIRI' SEMANGAT KELAMPUNGAN

Oleh Christian Heru Cahyo Saputro

SUKU bangsa Lampung dalam jejak rekam sejarah tercatat sebagai salah satu suku bangsa yang memiliki peradaban tinggi. Fakta ini bisa disigi dan tercermin dari warisan kebudayaan yang dimiliki ulun--sebutan untuk orang--Lampung baik yang teraga (tangible) maupun tak teraga (intangible).

Suku bangsa Lampung memiliki aksara baca-tulis yang bernama kaganga. Memiliki bahasa daerah dalam dua dialek nyow dan api, tatanan acuan pemerintahan dalam kitab Kuntara Raja Niti (Kitab Hukum Tata Negara), tradisi, arsitektur, sastra serta adat istiadat yang terus bertumbuhkembang turun-temurun.

Bagaimana posisi kebudayaan Lampung dalam pergaulan kampung global kini? Apakah Lampung dengan kekayaan ikon budaya dan kearifan lokalnya bisa ikut menyumbang dan mewarnai kebudayaan global. Atau sebaliknya, Lampung justru tenggelam dalam ikon modernitas dan budaya lokalnya tergerus dan menuju kepunahan?

Budayawan Lampung Anshori Djausal menengarai konservasi budaya Lampung berjalan dinamis. Namun, dia juga tak kalah khawatir dan mengingatkan kalau saat ini eksistensi kebudayaan Lampung dihadapkan pada dua tantangan besar.

Secara internal, kita kekeringan pemikiran dan upaya pelestarian budaya, pelaku budaya yang terbatas, pewarisan yang tersendat, banyak generasi muda yang kurang peduli, keterbatasan sarana, dana, lemahnya database, dan rapuhnya kelembagaan adat.

Sedangkan secara eksternal, budaya Lampung dihadapkan pada serbuan budaya global melalui koran, radio, internet, dan televisi yang leluasa masuk ke ruang privasi kita. (Lampung Post, 31 Oktober 2009).

Memang, benar apa yang dikatakan Anshori, kalau kebudayaan Lampung ingin tetap eksis harus menggiatkan konservasi yang lebih terarah, punya visi, dan misi yang jelas.

Menurut pengamatan penulis selama ini yang terjadi langkah konservasi dan pelestarian yang dilakukan oleh berbagai dinas dan lembaga-lembaga terkesan berjalan sendiri-sendiri, bahkan sering tumpang tindih programnya.

Program-program yang ditaja dinas dan lembaga dalam upaya pelestarian terkesan hanya copy-paste dan sasarannya hanya itu ke itu saja. Bisa jadi ini karena lemahnya koordinasi antara stakeholder atau miskinnya pemikiran para decicion maker dalam membuat program yang tepat sasaran sehingga asal proyek berjalan mulus dan tahun depan kembali APBD tetap bergulir.

Konservasi budaya Lampung bisa dilakukan bersama-sama dan bersinergi. Selain enam aspek yang ditawarkan Anshori Djausal dalam upaya konservasi budaya Lampung, penulis juga punya beberapa catatan yang bisa dijadikan acuan.

Langkah yang paling penting saat ini, kalau memang punya niatan untuk melakukan konservasi budaya Lampung dengan serius adalah memperkuat database dan membangun jejaring antarlembaga terkait dan pemangku kepentingan (stakeholder) baik yang ada di Lampung maupun di luar Lampung yang concern kepada kebudayaan (kesenian) Lampung.

Langkah selanjutnya, perlunya menginventarisasi para pelaku budaya Lampung dibarengi dengan membangun kantung-kantung kesenian di kampung-kampung atau tiyuh. Ini sekaligus bisa dipetakan sanggar-sanggar. Lembaga adat dan para pelaku budaya yang masih aktif. Kantung kebudayaan (kesenian) ini juga dapat dijadikan wadah pewarisan tradisi, kesenian, budaya, dan adat berlangsung.

Secara berkala bisa digelar festival budaya dan seni tradisi di situsnya, seperti yang dilakukan Soetanto Mendut dengan Festival Lima Gunungnya di kawasan Lembah Tidar, Magelang. Sehingga kantung-kantung kesenian (budaya) ini bisa bertumbuh kembang dan dijadikan destinasi wisata yang unik dan muaranya akan memakmurkan para pelaku budaya dan masyarakat setempat.

Penguatan Lembaga

Penguatan lembaga kesenian dan kebudayaan ini merupakan salah satu langkah penting. Lembaga-lembaga yang concern dengan budaya Lampung harus duduk satu meja sehingga tak jalan sendiri seperti selama ini menggodok konsep konservasi budaya yang bisa digarap bersama dan saling mengisi.

Menurut pengamatan penulis yang terjadi selama ini banyak bendera organisasi yang berkibar mengusung tagline budaya dan kesenian Lampung sebagai ladang pergerakan. Namun, kiprah lembaganya tak jelas, bahkan banyak yang hanya sekadar papan nama. Bahkan, akhir-akhir ini ditengarai beberapa lembaga kebudayaan (kesenian) sudah ikut larut dalam politik praktis. Fenomena ini bisa dilihat jika ada helat pilkada digelar di daerah.

Sekali lagi, penguatan lembaga ini sangat penting, karena lembaga yang profesional dan punya jejaring baik regional maupun internasional bisa menjadi sarana membawa budaya Lampung ke arena pergaulan kampung global. Penguatan lembaga bisa dilakukan baik dari segi administrasi maupun manajemen bisa menjadi bargaining power untuk fundrising dan mencari funding dalam menghidupi organisasi.

Ke depan penting digagas lahirnya lembaga Lampungologi--lembaga kebudayaan yang benar-benar berkosentrasi pada budaya Lampung. Lembaga ini tak harus lahir dari kalangan kampus (akedemisi), tetapi bisa dari kalangan independen terdiri dari budayawan, intelektual, peneliti, dan seniman.

'The Spirit of Lampung'

Selama ini konservasi budaya Lampung berjalan baru sebatas wadag belum menyentuh ruhnya. Lihat saja pada proyek mercusuar Menara Siger, gedung-gedung kantor yang berornamen Lampung dan pakaian adat Lampung yang sesekali dipakai para pejabat dalam acara-acara protokoler.

Tetapi apakah orang Lampung sudah memiliki semangat kelampungan dalam jiwanya? Kalau, ya, tak bakalan terjadi Hadiah Sastra Rancage 2009 lepas dari tangan Lampung, karena tak ada satu pun buku sastra Lampung yang ikut serta dalam seleksi.

Dan, alasannya pun sangat memprihatinkan tak ada penerbit di Lampung yang merilisnya. Di mana piil kita? Sementara miliaran rupiah menggelontor dalam kancah pilkada. Tak satu pun buku sastra Lampung yang terbit sepanjang 2008.

Padahal, orang Lampung sebagai salah satu masyarakat memiliki peradaban tinggi mempunyai falsafah hidup sebagai refleksi atas kesemestaan. Masyarakat adat Lampung pun punya piil pesenggiri, etos dan semangat kelampungan (the spirit of Lampung) sebagai dasar filosofinya.

Etos dan semangat kelampungan (spirit of Lampung) piil pesenggiri ini mendorong orang bekerja keras, kreatif, cermat, dan teliti, orientasi pada prestasi, berani kompetisi dan pantang menyerah atas tantangan yang muncul. Semua karena mempertaruhkan harga diri dan martabat seseorang untuk sesuatu yang mulya di tengah-tengah masyarakat.

Orang Lampung Pesisir menyebut: ghepot delom mufakat (prinsip persatuan); tetengah tetanggah (prinsip persamaan); bupudak waya (prinsip penghormatan); ghopghama delom beguai (prinsip kerja keras); bupiil bupesenggiri (prinsip bercita-cita dan keberhasilan).

Lampung Pepadun menyebut: piil pesenggiri (prinsip kehormatan); juluk adek (prinsip keberhasilan); nemui nyimah (prinsip penghargaan); nengah nyappur (prinsip persamaan); dan sakai sambayan (prinsip kerja sama).

Kearifan lokal ulun Lampung yang terkandung dalam semangat kelampungan piil pesenggiri ini bisa dijadikan modal dalam melakukan konservasi budaya Lampung.

Falsafah ini pula yang harus menginpirasi dan menjadi spirit dalam mengonservasi budaya Lampung yang sasarannya tak sekadar wadak, tetapi jiwa. Etos kerja dan spirit of Lampung (semangat kelampungan) piil pesenggiri harus terus digelorakan untuk membangun eksistensi budaya Lampung di tengah kampung global. Kalau Lampung tak ingin tenggelam, dengan semangat piil pesenggiri, kita harus berpikir lokal dan bertindak global. Begitu, Puaghi!


* Christian Heru Cahyo Saputro, Direktur Eksekutif Jung Foundation Lampung Heritage, penghayat kearifan lokal

Sumber: Lampung Post, 14 November 2009

RIZANI, PENJAGA "PIIL PESENGGIRI"

Rizani, Penjaga 'Piil Pesenggiri'
PADA 1988, saat digelar Dialog Kebudayaan Daerah Lampung, Rizani Puspawijaya dan almarhum Hilman Hadikusuma berusaha mereaktualisasikan konsep piil pesenggiri sebagai kearifan budaya Lampung. Ketika itu, para intelektual Lampung masih sulit menerimanya dengan berbagai argumentasi penolakan.

Namun, konsep yang digali dari nilai-nilai lokal masyarakat adat Lampung ini mulai mendapat perhatian pemerintah daerah sebagai warisan budaya yang harus dilestarikan dan dikembangkan. Pada 1996, Kanwil Depdikbud Provinsi Lampung kemudian menerbitkan sebuah buku panduan mengenai piil pesenggiri sebagai filsafat hidup masyarakat adat Lampung.

"Saya yang pertama sekali memperkenalkan konsep filsafat piil pesenggiri dalam skripsi gelar sarjana. Bersama almarhum Prof. Hilman Hadikusuma, konsep itu terus dipelajari dan dikaji sehingga bisa dirumuskan unsur-unsur pembentuk piil pesenggiri yang terdiri dari juluk adek, nemui nyimah, nengah nyappur, sakai-sambaiyan, dan titie gemanttei," kata Rizani Puspawidjaja, penulis buku Hukum Adat Dalam Tebaran Pemikiran.

Buku ini berisi kumpulan tulisan Rizani mengenai hukum adat dan filsafat piil pesenggiri ini, baik yang ditulis untuk kepentingan diskusi maupun perkuliahan. Lektor Kepala Madya/Pembina Utama Muda Fakultas Hukum Universitas Lampung ini, merencanakan akan menerbitkan lima buku lagi yang juga berisi karya-karya selama ini. "Sebelum pensiun, buku-buku iotu sudah harus terbit. Saya bahkan sedang menggarap dua buku lain," kata pria kelahiran Terbanggibesar, Lampung Tengah, 64 tahun silam.

Salah satu buku yang akan terbit berisikan hukum adat Lampung tentang keluarga. Dalam buku antara lain akan membahas perkawinan, dan warisan. "Saya juga akan menerbitkan buku berkaitan mata kuliah yang Sosiologi Hukum yang saya ajarkan di Unila," kata alumnus pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung pada 1968 dan akan pensiun pada November 2007.

Buku Hukum Adat dalam Tebaran Pemikiran merupakan karya kedua Rizani. Ketua I Bidang Pemberdayaan Masyarakat Koordinator Kampung Tua tersebut optimistis dapat menyelesaikan enam buku sebelum pensiun. "Saya menerbitkan buku itu untuk masyarakat yang mau membaca. Saya ingin masyarakat Lampung memahami budaya mereka sendiri. Sebab, hukum adat Lampung sangat potensial dijadikan salah satu alat penyelesaian konflik," kata dia.

Di mata Wahyu Sasongko, buku Rizani berhasil menawarkan ide untuk menggunakan hukum adat guna menyelesaikan masalah di Lampung. "Yang terpenting pemerintah daerah dapat mengidentifikasikan hukum adat Lampung lebih dulu," kata dia.

Sebab, bagi Wahyu, teori yang terdapat dalam buku Rizani harus dibuktikan lebih dulu oleh pengambil keputusan. n ANI/LO-01

Sumber: Lampung Post, Jumat, 20 Oktober 2006