Belajar Kearifan Lokal Bernama Korupsi

KKN, mata kuliah 3 SKS yang wajib diambil oleh mahasiswa di kampus tempat saya belajar, telah menyisakan sebuah pembelajaran besar dalam hidup saya. Dua bulan berbaur dengan masyarakat, telah mengajarkan saya pada sebuah kearifan lokal yang tumbuh subur menjadi budaya yang paling memuakan di negeri ini, korupsi. Ya korupsi, yang selama ini saya pikir hanya ada di meja-meja pemerintahan, rupanya sudah mengakar rumput.

Tahun 2011, saya terlibat dalam sebuah proyek pemberdayaan masyarakat yang disponsori oleh sebuah institusi pemerintah. Institusi ini sudah cukup lama menjalin kerjasama dengan kampus. Karena hasinya cukup memuaskan, maka untuk program KKN 2011, mereka bersedia membiayai proyek pemberdayaan masyarakat.

Menyenangkan, ketika di awal pertemuan pihak institusi menjelaskan bahwa kami akan mendapat dana sebesar Rp 2.500.000 untuk 5 desa. Dana tersebut akan digunakan untuk membiayai berbagai macam seminar maupun pelatihan ketrampilan agar masyarakat menjadi mandiri dan menuju sejahtera.

Sesuai dengan aturan yang disepakati, maka uang dana KKN akan dicairrkan melalui kepala desa setempat, di mana kami akan dibantu oleh petugas dari kecamatan. Dalam rapat tersebut saya masih mengingat jelas, ibu direktur institusi menyebutkan dengan jelas, “Bapak Kades, itu uangnya buat adek KKN bukan untuk masuk kantong.”

Hari eksekusi pun tiba. Kami diterjunkan ke lapangan, survey wilayah, mencari permasalahan, menyusun rencana pelatihan. Dan tiba lah hari di mana kami butuh mengeluarkan dana untuk membayar trainer, konsumsi masyarakat, hadiah, dan juga sarana prasarana yang menunjang ketrampilan pelatihan.

Sayang, selama beberapa hari kami berada di kecamatan tersebut, belum sepeser pun dana KKN yang turun kecuali dana kampus. Masalahnya dana dari kampus digunakan untuk membayar pondokan dan biaya hidup sehari-hari. Jadilah kami kocar-kacir kebingungan mencari kemana lenyapnya dana sebesar Rp 2.500.000,00.

Merasa butuh uang, iseng saya menanyakan kepada petugas kecamatan. “Bu, besok untuk acara pelatihan ini kami ambil dananya bagaimana ya?” Si ibu menjawab, ”Ya sudah mbak, gabungin saja dengan acara X.”

“Tapi bu, acara X kan sudah disponsori oleh institusi lain. Masa kami harus mendompleng, kan nggak enak juga sama sponsor.”

Ibunya menjawab lagi, “Kita ini dari dulu nggak ada uang mbak, nggak ada dana. Sudah sejak dulu kerjaannya institusi ini ya mendompleng dari institusi lain, yang selalu punya kucuran dana bagi rakyat.”

“Tapi bu, dari Institusi pusat kemarin menjelaskan ada dana sebesar Rp 2.500.000, yang bisa dicairkan lewat Pak Kades. Kata ibu direktur kami bisa minta tolong ibu petugas kecamatan untuk membantu,” saya masih ngeyel.

Ibunya menjadi tidak sabar, ”Mbaknya ini cerewet, banyak nanya. Itu uang Rp 2.500.000 nggak cukup mbak, sudah dipakai transportasi nganterin kalian ini survey, rumah kita kan jauh. Lagi pula kalian ini mengganggu jam kerja pak Kades, jadi pak Kadesnya juga dapat uang pengganti jam kerja.”

Saya tercengang mendengar pernyataan ibu ini. Entah dia memang terbiasa bicara jujur atau memang terlalu bodoh dan tidak berpengalaman untuk melakukan sebuah tindakan kriminal bernama korupsi. Semua celotehnya yang menyebalkan ini akhirnya menjadi pengunci bagi saya untuk menguak segala macam kebingungan kami mengapa uang Rp 2.500.000 ini bisa tidak cair di tangan.

Siang itu seusai bertengkar dengan ibu petugas kecamatan, saya dan teman satu subunit menggeruduk kantor pusat institusi di ibukota provinsi. Kami menanyakan apakah uang Rp 2.500.000 itu teknisnya memang uantuk membiayai transportasi petugas kecamatan yang sudah bersusah payah mengantarkan kami dari satu desa ke desa lain dan membayar uang lelah kepada kades-kades yang kami kunjungi, atau murni untuk membiayai pelatihan.

Kepala kantor pusat menjelaskan bahwa uang tersebut murni untuk pelatihan. Beliau sangat marah mendengar kabar kurang menyenangkan ini. Esok pagi kami mengadakan sidang. Uang Rp 2.000.000 dikembalikan kepada kami sedangkan Rp 500.000-nya sudah hilang melayang.

Lucunya meskipun sudah terbukti salah, para ibu petugas kecamatan ini masih sempat membandingkan kami dengan anak mereka yang dulu KKN meminta uang sebanyak-banyaknya kepada orang tua untuk membayar program. Jadi menurut sudut pandang mereka uang program itu ya dibiayai orang tua kami secara pribadi.

Dari kasus tersebut saya dapat menarik kesimpulan, bisa jadi anak yang meminta orang tua membiayai KKN dengan jumlah yang besar bukan karena uang program yang kurang, tapi kesempatan untuk mengeruk uang saku dari orang tua yang besar. Akibatnya, orang tua mereka melakukan korupsi demi membiayai “ulah korupsi” anak mereka.

Kearifan masyarakat lokal untuk menghormati pemimpin atas dasar “pakewuh” (sopan santun dalam bahasa Jawa) juga memicu korupsi terjadi. Membayar uang lelah untuk bicara setengah jam kepada pak Kades, membayar untuk stempel LPJ dan lain sebagainya. Sungguh KKN tahun kemarin benar-benar menjadi Kuliah Kerja Nyata Korupsi Kolusi Nepotisme bagi saya. Republika Online (ROL)


Puspita Ratri Wulandari
Pogung Kidul No 10 B Sinduadi Mlati Sleman, Yogyakarta
Mahasiswa FMIPA Kimia UGM

Sedekah Bumi, Simbol Syukur Masyarakat Kedungsuren

SEBAGAI rasa syukur terhadap hasil bumi yang melimpah, masyarakat Desa Kedungsuren Kecamatan Kaliwungu Selatan melaksanakan ritual sedekah bumi, Jumat (17/12). Selain sedekah bumi, dalam pelaksanaan tradisi tahunan tersebut juga dibarengi dengan haul Kiai Abdillah Baqik yang dipercaya sebagai sesepuh yang pernah membangun alias "mbabat alas" Desa Kedungsuren.

Menurut Kepala Desa Kedungsuren, Nandirin, kegiatan sedekah bumi yang dilaksanakan di desanya meruapakan kegiatan turun menurun yang dilaksanakan tiap tahun. Pelaksanaannya, kata dia, diselenggarakan setiap hari kesepuluh bulan Suro, atau bulan Muharam. Namun, lanjutnya, baru dua tahun terakhir, sejak dirinya menjadi Kades, kegiatan sedekah bumi dibuat meriah.

"Sebelumnya acara ini hanya dirayakan dengan sederhana. Saya memandang momentum ini bisa dibuat lebih meriah dan bisa menjadi suatu tradisi yang menarik untuk diritualkan guna mengundang warga dari daerah lain untuk ikut ritual," ujar Nandirin.

Menurut cerita Nandirin, Desa Kedungsuren merupakan desa tempat beristirahatnya Kiai Abdillah Baqik atau Ki Ageng Karto Suryo Widjaja, ketika mengambil kayu untuk pilar pembangunan Masjid Demak. Saat pembangunan Masjid Demak, salah satu pilar masjid diambil dari daerah Tunggak Ombo, Desa Kedungsuren.

Kala itu, Kiai Abdillah Baqik beserta anak buahnya berusaha membawa kayu yang akan dijadikan pilar masjid dengan cara melarungnya melalui Kali Blorong yang mengalir di daerah itu. "Kayu tersebut diceritakan dilarung hingga Demak. Peristiwa larung kayu pilar Masjid Demak tersebut, juga kami peringati dengan sedekah bumi dan ritual melarung kepala kambing ke kali Blorong," jelasnya.

Berbut Berkah

Dalam kegiatan sedekah bumi ini, penyelenggaran juga menggelar pagelaran wayang kulit semalam suntuk dan tahlilan di makam Abdillah Baqik sebagai puncak acara. Sebelum acara tahlilan, warga di tiga dusun yang ada di Desa Kedungsuren, yaitu Dusun Glagah, Dusun Krajan Barat dan Krajan Timur membawa hasil buminya untuk dikumpulkan di petilasan Kiai Abdillah Baqik.

Setelah hasil bumi dikupulkan, kemudian diserahkan ke Kepala Desa. Selanjutnya, hasil bumi yang telah terkumpul itu kembali diberikan kepada warga. Biasanya, ratusan warga yang datang ikut berebut untuk mendapatkan hasil bumi tersebut.

"Hasil bumi yang telah diberi doa dalam acara ritual, dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai jimat yang bisa membawa kesuksesan maupun rejeki. Warga percaya, jika mendapatkan hasil bumi yang telah diberi doa, akan membawa rejeki melimpah bagi mereka," jelas Nandirin.

Sementara, Siti Nuryati (46), warga Desa Kedungsuren mengatakan, setiap tahun dirinya selalu ikut dan ambil bagian dalam prosesi ritual rebutan hasil bumi. "Saya setiap tahun ikut rebutan, berharap bisa mendapatkan rejeki melimpah dan hasil panen yang baik," ujar Siti.

Sumber : Suara Merdeka

KASIH SAYANG JAWA

Oleh: Suwardi Endraswara

KAKEK saya yang menjadi guru mistik kejawen, pernah berpesan: "Yen urip tetanggan, pagerana piring, aja kok pageri pring." Maksudnya, hidup bertetangga seharusnya penuh kasih sayang dengan memberikan sesuatu. Makanan apa saja, yang diberikan itu sebuah pantulan rasa kasih sayang terhadap sesama. Kalau begitu, pesan kakek itu mirip sekali dengan pengajian Mama Dedeh: rumahmu jangan kau pagari tembok, tapi pagari mangkuk. Kata piring dan mangkuk, identik dengan makanan.

Dari ungkapan itu, saya menjadi ingat ketika pertengahan Januari 2012 lalu diminta bicara di Junggringan (sarasehan) kelompok Ki Ageng Suryamentaram di Jl Barito IV Jakarta. Waktu itu, putera Ki Ageng, Ki Grangsang Suryamentaram, sempat menyampaikan bahwa orang yang benar-benar mendapat kawruh begja sawetah (beruntung sejajti), adalah yang tahu kalau dirinya memiliki kasih sayang pada sesama atau tidak. Menurut dia, senyum itu kasih sayang yang mahal harganya, dibanding harta berjuta-juta. Ketika senyum itu tulus, tidak pura-pura (lamis), itu kasih sayang yang jauh melebihi mutiara dibanding memberi uang, ternyata hasil korupsi.

Kasih sayang Jawa, sudah ditanamkan sejak sebelum orang lahir. Tradisi sesaji (mitoni) misalnya, adalah potret kasih sayang prenatal. Terlebih lagi, ketika seorang suami mengelus perut isteri yang sedang mengandung, dengan kelembutan dan rona hati, akan menanamkan kasih sayang luar biasa. Begitu pula, ketika seorang ibu melagukan "tak lela-lela lela ledhung", sambil menyusui dan menimang-nimang anaknya, adalah bentuk kasih sayang orang tua yang tiada tara. Kata orang, kasih sayang orang tua itu sak rendheng, artinya sangat besar, sebaliknya kasih sayang anak kepada orang tua hanya sak klentheng, artinya amat kecil. Maka, kalau anaknya sedang sakit, ibu mengompres dengan daun dadap sreb. Waktu anaknya rewel, dibelikan sesuatu, ketika pegal dipijat, dan seterusnya.

Tanpa Pamrih Kasih sayang di mata orang Jawa, tidak seperti orang asing.

Jika orang asing kasih sayang mereka wujudkan dengan cara membagi-bagi bunga, orang Jawa cenderung membagi-bagi makanan. Konsep memberi (weweh), menjadi hal penting dalam kasih sayang. Namun, yang diagungkan orang Jawa adalah memberi yang tanpa pamrih. Jika masih ada pamrih, itu bukan kasih sayang, melainkan kasih sayang terselubung. Seorang raja, pada tempo dulu, mewujudkan kasih sayang dengan memberikan triman dan kekucah kepada bawahan. Triman, biasanya wujud wanita yang boleh dipersunting bawahan, dengan tujuan ngalap berkah. Kekucah, adalah pemberian harta benda. Sebaliknya, wujud kasih sayang bawahan dengan memberikan asok glondhong miwah pengarem-arem (upeti).

Orang Jawa, membangun mitos kasih sayang sudah begitu panjang. Mereka rangkai secara simbolik ke dalam patung loro blonyo.

Dua patung yang sering diletakkan pada perhelatan pengantin merupakan wujud kasih sayang suami isteri. Loro blonyo juga sering diletakkan pada pasren, di senthong tengah, yang menyerupai patung Sri dan Sadono, dewa kesuburan. Rangkaian kasih sayang, juga diuntai ke dalam ungkapan pidato ular-ular manten, seperti Kamajaya-Kamaratih. Manten demikian dipandang memiliki kasih sayang lahir batin, yang kelak dapat hidup seperti mimi dan mintuna. Itulah sebabnya konteks sarimbit, artinya kedua mempelai bergandengan tangan, merupakan potret kasih sayang hakiki . Terlebih lagi,keduanya akan dilegalkan dalam menjalankan pepasihan, artinya hubungan salaki-rabi (suami-isteri), hingga menjadi sih-sihan, pertanda turunnya kasih sayang.

Rasa kasih sayang itu muncul dari hati yang terdalam, tanpa paksaan. Kasih sayang tidak harus menunggu orang itu memiliki sisa rezeki. Kasih sayang yang muncul karena rasa belas kasihan (mesakake), juga tidak tulus. Kasih sayang Jawa yang luhur, harus lahir dari suksma sekti, artinya batin terdalam. Suksma sekti itu yang menuntun diri pribadi, agar tahu yang dirasakan orang lain.

Tahu rasa orang lain, tanpa didorong oleh rasa iri (ambeg meri), menjadi sinar hadirnya kasih sayang. Kalau hal ini dapat dibina terus-menerus, di tengah hidup Jawa akan hujan kasih sayang (jawahing tresna asih). Pada saat itu, seseorang akan sadar kosmis melakukan kasih sayang. Jika kasih sayang anak pada orang tua, sekedar balas budi, belum dapat disebut luhur. Kalau orang melakukan sumbang-menyumbang dalam hajatan, karena pernah disumbang, hal itu juga kasih sayang semu.

Jadi kasih sayang sejati itu, seperti ketika Resi Seta memberikan wejangan ilmu batin pada Gatutkaca dan pada waktu Bima menyanjung pada anaknya Gatutkaca, dengan cara khas, dicubit, dipukul, digembleng, agar menjadi satria yang otot kawat balung besi. Begitu pula pada waktu Ki Buyut Banyu Biru memberi wejangan ilmu kepada Jaka Tingkir, jelas gambaran kasih sayang. Kasih sayang Jawa mencapai puncaknya ketika ziarah kubur dengan sesaji bunga telasih, artinya telasing sih, artinya habisnya kasih sayang secara lahiriah.

KEARIFAN LOKAL JAWA BUKAN SYIRIK

KEANEKARAGAMAN budaya Jawa sering dinilai syirik. Sebagian kalangan menganggap penilaian ini membabi buta, karena sebetulnya banyak yang bisa diluruskan. Kandungan nilai yang bisa diurai secara ilmiah, sangat besar. Termasuk di dalamnya urusan keanekaragaman hayati atau biodiversitas.

"Mestinya kita bisa memahami dari sisi tanggap ing sasmita, tanggap sasmitaning zaman, karena semua konsep budaya itu, bernilai dan bermakna sangat dalam. Bukan sekadar vonis syirik semata," kata Prof Dr Sugiyarto MSi, saat pengukuhan sebagai guru besar UNS ke 146.

Dia dikukuhkan sebagai guru besar bidang ilmu Biologi MIPA. Namun demikian, keseriusannya mengamati keanekaragaman budaya Jawa, menjadikannya banyak mengupas berbagai fenomena budaya yang selama ini muncul di masyarakat.

Rektor Prof Ravik Karsidi sempat memuji hal ini. Sebab sedikit ilmuwan yang memiliki komitmen pada budaya. Apalagi ini justru datang dari ilmuwan yang berlatar belakang bidang MIPA, khususnya Biologi. "Banyak yang bertanya, Pak Giyarto ini sebetulnya guru besar bidang budaya apa biologi? Tapi inilah uniknya ilmu pengetahuan. Sisi manapun bisa ditelaah dari sisi keilmuan," kata dia.

Lebih uniknya, profesor yang memilih disebut Profesor Ndesa, karena tinggal di lereng Merapi, Desa Kadilaju, Klaten itu ternyata pencipta lagu keroncong. Sudah 70 lagu diciptakan. "Saya menunggu, kapan diberi kaset rekaman lagu-lagunya. Saya kira ini menarik karena Prof Giyarto menyeimbangkan otak kanan dan otak kiri secara bagus," katanya.

Dalam pidatonya, Bapak berputra delapan ini mencontohkan adalah berbagai upacara tradisi yang digelar di berbagai daerah. Setiap upacara baik perkawinan, kehamilan, tingkeban, kelahiran, sunatan, sampai kematian, membutuhkan ubarampe berbeda-beda. Semua berkaitan dengan keanekaragaman hayati.

Perlambang

Kalau disikapi secara syirik, tentu karena setiap ubarampe itu mengandung makna dan perlambang kekuatan atau permohonan. Namun dari sisi ilmiah, sebetulya menunjukkan upaya mengenalkan, mensifati, menilai, dan menjaga eksistenti serta melestarikan biodiversitas itu. Baik spesies hewan, varietas tanaman, kultivar, dan galur.

"Ada lagi pranata mangsa yang mengatur tata tanam, sabuk gunung yang mempraktekkan terasering, pengelolaan pekarangan rumah dengan sistem agroforestri, yang oleh pujangga Ranggawarsita sudah dibuat tembangnya," kata dia yang lahir 30 April 1967 ini.

Wis tiba mangsa labuh, wus wayahe padha ulur jagung, kanggo jagan sadurunge panen pari, prayogane uga nandur, mbayung bayem lombok terong. Itu salah satu bait tembang karangan Ranggawarsita yang menawarkan sistem tanam padi, padi, palawija.

"Sayang, tuntutan produksi menjadikan petani kita tidak lagi mengindahkan soal itu. Mereka pedomannya menanam padi, pari, pantun. Tiga mangsa tani itu, harus ditanami padi untuk menggenjot produksi. Akibatnya tanah rusak, struktur tanah hancur karena dipaksa. Tanaman memunculkan hama tanaman yang mendapatka lahan berkembang," tandasnya.

Ada lagi tradisi jejamu atau meminum jamu yang dibuat sendiri oleh masyarakat. Itupun secara ilmiah sebetulnya mendorong orang jawa melestarikan konservasi biodiversitas sanat luar biasa. Indonesia dikenal memiliki ragam tanaman obat yang sangat besar.

Juga pekaliran pewayangan yang selalu diawali dengan adegan tancep kayon (gunungan) dan diakhiri dengan tancep kayon lagi. Bahkan di sela-sela adegan, selalu dimainkan gunungan itu. Artinya, manusia hidup di alam, dan dibatasi dengan adanya alam raya yang harus dilestarikan. Termasuk pelestarian Kiai Slamet, kebo bule yang dirawat dengan baik oleh Keraton.

Kalau dimaknai syirik, mistik, hanya akan berhenti sampai di situ saja. Namun jika dimaknai pendekatan nalar, sebetulnya kawasan Surakarta ini adalah kawasan agraris, pertanian. "Lambang kebo bule itu mendorong pelestarian hewan yang berguna untuk menggarap ladang. Sayang manusia terlalu sombong dengan menggantikan kerbau dengan mesin, sehingga biodiversitas makin habis dan tidak dimaknai," kata dia.
(Joko Dwi Hastanto/CN27)

Sumber : Suara Merdeka.

Sebuah Kearifan Lokal dari Lereng Merapi.

Politikindonesia - Kearifan lokal bisa menyelamatkan warga dari erupsi Gunung Merapi. Sejak lama masyarakat di lereng Merapi, memiliki pengetahuan akan terjadinya bencana melalui pengetahuan yang kemudian dikenal sebagai kearifan lokal. Sayangnya, telah terjadi perubahan iklim dan kondisi yang sulit ditebak, sehingga kemampuan itu tak lagi diperhatikan.

Peneliti dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Badan Pengembangan Sumber Daya Budpar, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Damardjati Kun Marjanto, mengemukakan hal itu, di Jakarta, Selasa (23/11).

Dalam penelitiannya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, beberapa waktu lalu, Damardjati menarik kesimpulan, sejak lama masyarakat di lereng Merapi telah akrab dengan bencana letusan gunung. Itulah yang menjadikan masyarakat di sana mengetahui bencana menjelang. Karena mereka telah terbiasa membaca tanda-tanda alam yang sesungguhnya sering berulang.

Pengetahuan yang kemudian dikenal sebagai kearifan lokal itu pada dasarnya menjadi pengetahuan masyarakat dalam mengkategorikan lingkungan. Termasuk nilai-nilai yang harus diketahui sebagai rasionalisasi prinsip kearifan lokal yang didukungnya dan menerjemahkan ilmu pengetahuan modern ke dalam bahasa lokal.

Yang tidak kalah penting, tidak dikonfrontasikannya pengetahuan lokal yang disebut kearifan lokal itu, dengan pengetahuan logis rasional yang disebut vulkanologi. Pasalnya, kata Damar, pengetahuan lokal memiliki relevansi dengan hal praktis kehidupan sehari-hari warga di daerah rawan bencana.

Sekadar diketahui, kearifan lokal merupakan perangkat pengetahuan pada suatu komunitas untuk menyelesaikan persoalan atau kesulitan masyarakat. Semua itu diperoleh dari generasi sebelumnya secara turun temurun, melalui lisan atau contoh tindakan.

Damardjati menyebutkan, sebelum terjadi bencana, ada tanda-tanda alam, yang bagi masyarakat Yogyakarta menjadi kearifan lokal. Ia mencontohkan, perilaku binatang yang tidak seperti biasanya. Di antaranya, monyet dan kijang berlarian turun gunung. Lalu, anjing menggonggong terus menerus, burung kedasih berkicau pada malam hari, hingga cacing banyak keluar dari tanah.

Di luar itu, terjadi tanda alam. Seperti hawa panas, gumpalan hitam berwujud naga, kilatan putih, ada bunyi pecut "ther-ther", dan lain sebagainya. Ada juga wisik atau mimpi yang disampaikan oleh orang tua berpakaian Jawa kepada orang-orang tertentu.

Tetapi, Bambang Sulis, kolega Damardjati, peneliti dari institusi yang sama mengatakan, saat ini sulit menemukan tanda-tanda alam tersebut. Pasalnya, telah terjadi perubahan iklim dan kondisi yang sulit ditebak.

Dahulu, sebelum terjadi letusan Merapi, hewan yang pertama keluar dari hutan, turun ke perkampungan, harimau, kemudian burung. Berikutnya, monyet dan kijang. Sekarang sulit, kata dia, karena sudah tidak ada lagi harimau di sana.

Sumber : Politik Indonesia

Ketika Kearifan Lokal Tergerus Zaman

DEDI MUHTADI

DI sekitar Situ Cisanti, tempat pertama kali sungai purba Citarum mengalirkan air dari kawasan hutan Gunung Wayang, Bandung Selatan, terdapat beragam mitos yang diungkapkan sejumlah juru kunci. Namun, titah leluhur Priangan, Jawa Barat, terkait dengan pelestarian alam itu kini tinggal cerita.

Oman (58), seorang juru kunci yang turun-temurun tinggal di sana, mengungkapkan, dulu pamali (tabu) orang masuk hutan Gunung Wayang. Larangan ini sudah dipatok oleh karuhun (leluhur). Siapa saja yang berani masuk, apalagi beritikad buruk, bakal tersesat dan terkena mamala (musibah). ”Pernah ada orang masuk dan menebang pohon di Gunung Wayang, pulangnya meninggal,” ujar Oman.

”Dulu hutan ini angker, siapa saja yang masuk ke hutan ini sering kasarung (tersesat). Dia terus berputar-putar di sekitar hutan dan tidak bisa pulang,” timpal Ma Abu (75), juru kunci lainnya, menguatkan.

Makna dari ketabuan itu sebenarnya adalah agar hutan di kawasan itu tidak rusak dijamah oleh tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab.

Namun, warga sekarang sudah tidak lagi memerhatikan ketabuan. ”Sekarang zamannya sudah lain,” kata Oman menambahkan, seraya menunjuk ribuan petani masuk ke areal hutan dan menyulapnya menjadi lahan pertanian semusim, seperti sayur-mayur.

Padahal, penggunaan mitos atau kepercayaan masyarakat setempat untuk mengeramatkan sebuah tempat masih efektif sebagai upaya melestarikan alam di sekitar tempat tersebut. Bahkan, cara itu bisa berdampingan dengan institusi formal yang sudah ada, seperti undang-undang, termasuk aparat penegak hukum.

”Itulah sebabnya, banyak komunitas adat yang dulu sering menggelar ritual adat di sebuah lokasi bertujuan agar menimbulkan kesan angker atau harus diperlakukan dengan hati-hati oleh masyarakat biasa,” kata Dadan Madani, tokoh pemuda dari Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, beberapa waktu lalu.

Generasi keenam dari kuncen atau penjaga Gunung Wayang, Ujang Suhanda, menambahkan, institusi formal seperti undang-undang disertai aparatnya sebenarnya bisa berjalan bersama dengan institusi budaya.

”Masyarakat masih percaya ada peraturan tersendiri ketika memasuki kawasan yang dianggap angker. Peraturan tersebut bisa berupa pantangan ataupun kewajiban yang harus dilakukan sebelum beraktivitas,” tuturnya.

Di hulu Citarum, penggunaan mitos belum sebanyak yang dilakukan berbagai komunitas adat untuk melindungi alam dari perusakan oleh manusia. Pasalnya, mitos sering dibenturkan dengan agama sehingga yang tampak hanya ideologi atau keyakinan. Padahal, nilai-nilai kearifan lokal dalam konservasi alam selalu bertujuan pada kemaslahatan bersama.

Acara ritual adat untuk menyelamatkan hutan dan air yang pernah ada di sana, misalnya, upacara Kuwera Bakti Darma Wisada. Terakhir, upacara ini digelar pada pertengahan 2007 dan tidak pernah digelar lagi karena menuai kontroversi.

”Kami akhirnya melakukan pendekatan rasional bahwa sumber air itu milik bersama dan harus dilestarikan. Pengetahuan warga kami cukup terbuka karena akses pendidikan di Kota Bandung relatif dekat,” ungkap Agus Darajat, Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan Wana Lestari, Desa Tarumajaya, Kecamatan Kertasari.

Konservasi-ekonomis

Perambahan yang menyebabkan alih fungsi lahan dari penangkap air (catchment area) menjadi pertanian semusim, terkait kepemilikan tanah yang sempit akibat tekanan penduduk. Di Kecamatan Kertasari, menurut Dede Jauhari, seorang penggerak Masyarakat Peduli Sumber Daya Alam setempat, berdiam 70.000 penduduk atau 12.000 keluarga yang hampir seluruhnya berusaha tani.

Secara umum, Kawasan Hutan Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bandung Selatan didominasi oleh Kawasan Hutan Lindung dan sebagian besar kawasan itu masuk dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum Hulu. Salah satu area yang menjadi pusat perhatian Perum Perhutani adalah Situ Cisanti yang merupakan hulu Sungai Citarum. Aliran sungainya mengalir melalui kawasan hutan yang berada di Resor Pemangkuan Hutan Pacet Bagian KPH Ciparay petak 59, 60.

Sebagian besar kawasan hutan yang berada pada aliran utama DAS Citarum Hulu lebar kawasan hutan hanya antara 50 dan 200 meter. Adapun areal di sekitarnya merupakan tanah milik masyarakat yang dijadikan areal pertanian sayuran dengan tidak mengindahkan kaidah-kaidah konservasi.

”Mengingat posisinya yang sangat vital, maka diperlukan kegiatan peningkatan kualitas sempadan sungai DAS Citarum Hulu yang berada dalam kawasan hutan,” ujar Bambang Julianto, administratur Perum Perhutani Bandung Selatan.

Guna meningkatkan fungsi konservasi dari kawasan hutan perlu dilakukan pengayaan dengan penanaman tanaman yang berfungsi sebagai penahan erosi permukaan ataupun longsor. Jenis-jenis vegetasi yang dipilih adalah kaliandra, bambu, dan rumput gajah. Pemilihan jenis tersebut dimaksudkan selain berfungsi sebagai penahan erosi dan longsor, fungsi ekonomi dari ketiga jenis tersebut juga dapat menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat sekitar. Warga dapat mengembangkan perlebahan ataupun peternakan.

Terhadap warga perlu dilakukan pendekatan konservasi dan ekonomis. Pemilihan jenis tanaman kaliandra, misalnya, membantu pengembangan perlebahan di samping sebagai penyedia kebutuhan kayu bakar bagi masyarakat sekitar.

Pengembangan rumput gajah sebagai penahan erosi permukaan juga sebagai penyedia hijauan makanan ternak yang merupakan salah satu budaya usaha masyarakat sekitar. Adapun pengembangan bambu yang memiliki perakaran kuat akan berfungsi menahan sempadan sungai dari gerusan air.

Apa pun inisiatifnya, upaya pelestarian daerah hulu Sungai Citarum harus dilakukan semua pihak karena sungai purba sepanjang 310 kilometer yang mengalir dari Situ Cisanti hingga Laut Jawa di ujung Kabupaten Karawang-Bekasi, Jawa Barat, ini ini sangat strategis. Salah satu fungsinya, mendukung keberlanjutan listrik interkoneksi Pulau Jawa Bali untuk menggerakkan usaha dan menerangi hampir setengah dari penduduk republik ini.

Luas daerah alirannya mencapai 718.289 hektar. Itu terdiri dari hutan negara 158.174 hektar (22 persen), yakni milik Perhutani 137.298 hektar (19 persen) dan kesatuan pemangkuan hutan Bandung Selatan 55.446 hektar (8 persen). Kawasan konservasinya sendiri hanya 3 persen.

Sebagian besar lahan di daerah aliran sungai terpanjang di Jawa Barat ini milik masyarakat, 560.094 hektar (78 persen) yang didominasi oleh lahan pertanian, permukiman, industri, dan lain-lain. Semua limbah dari aktivitas kehidupan di kawasan ini dibuang ke Citarum.

Betapa strategisnya ekosistem tersebut bagi kehidupan masyarakat, kiranya kearifan lokal tadi perlu diaktualisasikan kembali dalam konteks kekinian.

Sumber: Kompas, Sabtu, 23 April 2011

sadar bencana : JANGAN TERBUAI KEARIFAN LOKAL

Jakarta, Kompas - Meski sebagian komunitas masyarakat Indonesia memiliki kearifan ”lokal” dalam menghadapi bencana di daerahnya, itu tidak perlu dilebih-lebihkan. Selain kearifan, sebagian besar masyarakat justru memiliki banyak sisi ketidaktahuan dan kekurangtahuan memahami bencana.

Hal itu diungkapkan dosen antropologi Universitas Indonesia, Iwan Tjitradjaja, di Jakarta, Minggu (21/11). Kearifan lokal mengemuka sebagai respons atas arogansi pembuat kebijakan dan penyelenggara pembangunan yang menjadikan masyarakat pedesaan atau pedalaman sebagai obyek dan dianggap bodoh.

”Walau sebagian masyarakat memiliki pengetahuan tentang lingkungan mereka, justru lebih banyak yang tidak tahu atau kurang tahu,” katanya.

Kini, kearifan itu juga menghadapi tantangan akibat kondisi lingkungan yang berubah cepat. Perusakan lingkungan oleh kekuatan di luar masyarakat setempat membuat sejumlah indikasi, pengamatan, dan pemahaman warga tentang tanda-tanda bencana turut berubah. Perubahan itu terjadi tanpa disadari oleh masyarakat.

Selain itu, menurut Iwan, dengan masuknya pengaruh pasar yang mengedepankan sikap pragmatis materialistik, pandangan dan perilaku masyarakat turut berubah. Akibatnya, keputusan yang diambil masyarakat banyak yang tidak didasarkan pada nilai kearifan yang dibangun selama ini, tetapi berdasarkan kebutuhan sesaat yang tanpa disadari turut mendorong parahnya kerusakan lingkungan.

Untuk mengatasi ketidaktahuan dan kekurangtahuan masyarakat dalam menghadapi bencana, Iwan mengusulkan, pemerintah, masyarakat, dan akademisi membantu membangun kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dengan memberikan pendidikan yang melibatkan masyarakat—mereka jangan jadi obyek. ”Program pendidikan sadar bencana ini tidak bisa dilakukan secara ad hoc, tetapi harus secara terus-menerus,” ujarnya.

Secara terpisah, dosen antropologi Universitas Gadjah Mada, PM Laksono, mengatakan, meski banyak bencana menimpa Indonesia, sebagian besar masyarakat masih sulit mengambil pelajaran dari bencana yang terjadi. Setiap bencana seharusnya melahirkan pembelajaran agar tidak terulang pada persoalan yang sama saat bencana lain datang.

Dalam menghadapi bencana orang berpikir secara parsial akibat terpukau citra kemajuan materiil duniawi. Kondisi ini sulit melahirkan kearifan, termasuk dalam menghadapi bencana, karena kearifan diawali dari proses pemikiran komprehensif, bukan pemikiran bersifat sektoral.

”Ketika alam menantang masyarakat untuk berubah drastis (akibat bencana), banyak masyarakat yang kagok karena tak terbiasa,” katanya. Jika ingin membangun masyarakat sadar bencana, pemikiran setiap orang yang mengalami bencana harus diapresiasi sebagai bentuk kearifan memahami bencana. Berbagai pemikiran itu direfleksikan untuk membangun sistem penanganan bencana yang teroganisasi. Setiap perbedaan pandangan perlu dihargai, jangan dimaknai sebagai perlawanan.

Laksono mengatakan, keinginan pemerintah membangun pusat riset, pendidikan, serta pelatihan pengurangan risiko dan penanganan bencana di sejumlah daerah rawan bencana dengan mengadopsi pola di Jepang hendaknya bukan retorika. Ketersediaan sumber daya manusia, sistem informasi, dan keterbukaan akses informasi perlu dipikirkan dan disiapkan matang.

Penelitian soal kebencanaan banyak dilakukan mahasiswa dan peneliti Indonesia. Namun, belum ada yang menyatukan pemikiran-pemikiran yang terpecah itu. ”Jika perguruan tinggi mampu menyatukan berbagai kajian kebencanaan secara komprehensif hingga melahirkan pengetahuan baru yang menghubungkan hidup masyarakat dengan bencana, dunia internasional akan banyak belajar dari Indonesia,” ujarnya. (MZW)

Sumber: Kompas, Selasa, 23 November 2010